Jakarta

Demikian disampaikan mantan Ketua Jamaah Islamiyah (JI) Mantik III, Nasir Abbas dalam Tadarus Kebangsaan Ramadan 1430 H di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2009).

“Saya ini orangnya yang anti dengan pengeboman. Sejak 2002 saya sudah katakan bahwa pengeboman bukanlah jihad pelakunya bukanlah mujahid,” tegas Nasir Abbas.

Nasir menegaskan para teroris yang melakukan pengeboman sebaiknya disebut pelaku bom. “Saya lebih senang mereka disebut pelaku bom saja,” kata Nasir.

Sebagian kalangan masih banyak yang menganggap pelaku bom sebagai mujahid dan menganggap tindakan bom pun sebagai jihad untuk menegakkan Islam. Hal ini terlihat dari sikap keluarga dan kerabat pelaku bom, misalnya trio bomber bom Bali yakni Imam Samudra, Muklas dan Amrozi.

BEIJING, KOMPAS.com —

Perintah itu disampaikan setelah ada kabar terjadinya demo besar-besaran oleh kelompok etnik Han. Pada Juli lalu, terjadi kerusuhan di Xinjiang menewaskan hampir 200 orang.

Kantor berita Xinhua melaporkan, massa dalam jumlah besar berkumpul di sejumlah titik di kota itu untuk memprotes serangkaian serangan dengan alat suntik terhadap anggota-anggota kelompok etnik di kota itu. Toko-toko dan pasar tutup.

Jumlah pasti demonstran belum diketahui. Sejumlah saksi mata menyebutkan massa dalam jumlah besar, ribuan. Menurut Xinhua, sejumlah orang etnik Uighur juga termasuk di antara massa pemrotes. “Ada sekitar 10.000-20.000 orang dan banyak polisi di jalan di setiap persimpangan. Terdapat lebih dari 100 polisi yang ditempatkan di setiap 400-500 meter,” kata seorang wanita Han yang mengelola sebuah klinik yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Xinhua melaporkan, 15 orang yang tidak diungkapkan sukunya ditangkap setelah penyerangan terhadap anggota-anggota sembilan kelompok etnik, termasuk China Han dan Uighur. Tidak ada orang yang terinfeksi atau keracunan dalam serangan-serangan itu, kata Xinhua, tanpa menyebutkan kapan serangan tersebut terjadi atau berapa banyak orang yang terluka.

Polisi melakukan pengawasan dan memerintahkan penduduk tetap berada di dalam rumah. “Orang-orang Han mengadakan pawai protes, maka polisi melakukan pengawasan dan memerintahkan kami tetap berada di dalam rumah,” kata Halisha, seorang dokter mata Uighur, kepada AFP melalui telepon.

Seorang pemilik toko yang berlokasi di dekat daerah Nanmen pusat mengatakan, banyak orang masih melakukan protes hingga petang hari. “Saya menutup toko saya. Saya takut pergi ke luar. Banyak orang masih berpawai di luar,” kata wanita itu sebelum menutup teleponnya.

Pada Juli lalu, kota itu dilanda konflik mematikan antara orang-orang Han dan Uighur. Pemerintah China mengatakan, sedikitnya 197 orang tewas dalam kerusuhan pada 5 Juli di ibu kota Xinjiang, Urumqi, antara orang-orang minoritas Uighur dan kelompok enik dominan China Han.

Kekerasan yang dialami orang Uighur itu telah menimbulkan gelombang protes di berbagai kota dunia, seperti Ankara, Berlin, Canberra, dan Istanbul. Orang Uighur berbicara bahasa Turki dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan adalah yang paling keras melontarkan kecaman dan menyebut apa yang terjadi di Xinjiang sebagai “semacam pembantaian”.

Orang-orang Uighur di pengasingan mengklaim bahwa pasukan keamanan China bereaksi terlalu berlebihan atas protes damai dan menggunakan kekuatan mematikan. Delapan juta orang Uighur, yang memiliki lebih banyak hubungan dengan tetangga mereka di Asia tengah ketimbang dengan orang China Han, berjumlah kurang dari separuh dari penduduk Xinjiang.

Bersama-sama Tibet, Xinjiang merupakan salah satu kawasan paling rawan politik dan di kedua wilayah itu, pemerintah China berusaha mengendalikan kehidupan beragama dan kebudayaan sambil menjanjikan petumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

China tidak ingin kehilangan kendali atas wilayah itu, yang berbatasan dengan Rusia, Mongolia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afganistan, Pakistan, dan India. Wilayah itu memiliki cadangan minyak besar serta merupakan daerah penghasil gas alam terbesar China.

Namun, penduduk minoritas telah lama mengeluhkan bahwa orang China Han mengeruk sebagian besar keuntungan dari subsidi pemerintah, dan membuat warga setempat merasa seperti orang luar di negeri mereka sendiri. China mengatakan bahwa kerusuhan itu, yang paling buruk di kawasan tersebut dalam beberapa tahun ini, merupakan ulah dari kelompok-kelompok separatis di luar negeri, yang ingin menciptakan wilayah merdeka bagi minoritas Muslim Uighur.

Kelompok-kelompok itu membantah memicu kekerasan tersebut dan mengatakan, kerusuhan itu merupakan hasil dari amarah yang menumpuk terhadap kebijakan pemerintah dan dominasi ekonomi China Han.

KOMPAS.com — Pemerintah China mengubah cara menyampaikan propagandanya dengan membuat film yang lebih bermutu. Film terbaru buatan Pemerintah China melibatkan banyak bintang besar serta sutradara ternama. Biaya produksinya pun tidak terlalu dihemat-hemat seperti yang selama ini dilakukan.

Film Jian Guo Da Ye atau The Founding of a Republic merupakan film yang dibuat untuk memperingati 60 tahun berdirinya Republik Rakyat China pada 1 Oktober. Garis besar kisahnya seputar kehebatan komunis.

Bintang-bintang besar bertaburan dalam film ini, termasuk di antaranya adalah Jackie Chan dan Jet Li, Zhang Ziyi (Crouching Tiger Hidden Dragon), Stephen Chow (Kung Fu Hustle), dan sutradara John Woo.

Dahulu, jika Pemerintah China membuat film, selalu dengan dana terbatas dan sering kali difokuskan tentang kisah pahlawan revolusi.

Perkembangan ekonomi China memengaruhi pilihan pemerintah untuk penyampaian propaganda, dari film Hollywood hingga DVD bajakan dan situs YouTube. Departemen Propaganda Partai Komunis harus menyesuaikan diri untuk menyampaikan pesan pada kaum muda.

Sementara itu, para pembuat film China yang telah sukses di luar negeri melirik kembali pasar domestiknya. Film-film box office China semakin banyak. Industri film didukung oleh pembangunan gedung bioskop. Pendapatan film box office China naik 30 persen pada tahun 2008 menjadi 630 juta dollar AS. Jumlah ini memang masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pendapatan box office AS yang mencapai 9,8 miliar dollar AS tahun lalu.

Setelah 16 tahun berkiprah di Hollywood, sutradara Woo dua tahun lalu kembali ke China dan membuat kisah epos Red Cliff. Film kungfu Jackie Chan dan Jet Li, The Forbidden Kingdom, yang merupakan hasil produksi bersama AS dan China dikerjakan di China timur.

Founding of a Republic bukan film biasa karena mengombinasikan antara film inspirasi, sebutan untuk film propaganda, dan kemasan komersial. Demikian dikatakan Gao Jun, Wakil Manajer Umum dari Asosiasi Film Baru, salah satu dari jaringan bioskop China. Gao mengatakan, dia dan rekan-rekannya para pemilik bioskop mengharapkan film propaganda itu akan menjadi film laris. ”Penonton tidak lihat hal lain, hanya para bintangnya,” ujar Gao lagi.

Film itu juga memancing perdebatan seru. Sebagian orang mempertanyakan apakah pantas bintang film yang telah memegang paspor non-China bermain dalam film patriotik. Sutradara Farewell to My Concubine, Chen Kaige, yang bermain sebagai jenderal, adalah warga AS dan Li adalah warga Singapura. Chen menolak mengonfirmasi ketika ditanyakan apakah benar dia telah berpindah kewarganegaraan.

Film ini akan mulai dirilis pada 17 September dengan 2.000 kopi, hampir dua pertiga dari layar China yang berjumlah 4.100. Banyak bintang tenar dalam film itu tidak mendapat bayaran sehingga biaya dapat ditekan menjadi 60-70 juta yuan (8,8-10 juta dollar AS).

Akan tetapi, muncul isu para pemain bintang hanya menjadi figuran dalam film itu. Tokoh Mao Zedong, misalnya, diperankan oleh pemain yang tidak terkenal. Jackie Chan menjadi wartawan, Zhang Ziyi menjadi perwakilan tak bernama dari sektor budaya. Adapun karakter Woo hanya muncul satu kali dan akhirnya dipotong dalam proses edit terakhir. (AP/joe)

KOMPAS.com

Makhluk aneh itu diduga termasuk kelompok udang purba yang dulu banyak berkeliaran di lautan Mesozoik lebih dari 200 juta tahun lalu. Makhluk tanpa tulang belakang itu termasuk ke kelompok krustasea unik yang disebut Remipedia. Jenis itu pertama kali diidentifikasi para ilmuwan tahun 1979.

Terdapat 22 jenis Remipedia yang sudah diketahui menghuni kegelapan perairan di goa-goa bawah air di seluruh dunia, mulai dari Bahama hingga barat Australia. ”Krustasea baru ini dilengkapi sengat tajam beracun yang berfungsi sebagai jarum injeksi,” ujar Stefan Koenemann dari Institute for Animal Ecology and Cell Biology University of Veterinary Medicine Hannover, Jerman. (INE)

Jakarta

“Pimpinan DPR dari Golkar akan kami seleksi dalam waktu dekat. Akhir September harus sudah diputuskan,” ujar Agung saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2009).

Menurut Agung, seleksi calon pimpinan DPR akan dilihat dari sisi kriteria, syarat dan kecakapan. Setelah dilakukan penilaian, calon pimpinan DPR akan dipilih melalui voting.

“Untuk pimpinan DPR, seleksi akan lebih ketat lagi. Tadi malam sudah ditetapkan akan diseleksi oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Hukum, Ketua OKK, Sekjen. Tim akan menggodok kriterianya lalu akan divoting,” imbuh Agung.

Agung juga menegaskan soal keputusan DPP Golkar tentang surat edaran kriteria pimpinan DPRD. Setidaknya ada 8 kriteria yang harus dipenuhi calon pimpinan DPRD dari Golkar.

“Ada 8 kriteria, antara lain harus bebas dari jerat hukum, harus berpengalaman di dewan, dia juga punya kemampuan memimpin serta memperoleh suara tertinggi,” imbuh Agung.

Jakarta

“Semua itu kami serahkan kepada presiden. Tentu ada prosedur mekanismenya mengambil dua nama lalu akan diproses dalam fit and proper test menjadi Ketua KPK. Bisa juga empat pimpinan KPK lainnya ikut diseleksi menjadi ketua KPK,” ujar Ketua DPR Agung Laksono dijumpai wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2009).

Posisi Ketua KPK, lanjut Agung, belum jelas sampai saat ini karena Antasari masih belum ditetapkan sebagai terdakwa. Hal ini disebabkan proses peradilan Antasari belum kunjung dimulai.

“Sesuai prosedur pada saat menjadi terdakwa dia diganti dan kami menunggu surat penggantian dari Bapak Presiden surat pemberhentian dan sekaligus penggantinya,” imbuh Agung.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saifuffin. Menurut Lukman hingga saat ini ada dua versi mengenai siapa yang akan diseleksi menjadi Ketua KPK.

“Ada dua penafsiran, yang dipilih bisa langsung ketua atau dipilih dari empat yang sudah ada,” ungkap Lukman.

Lukman berharap semua pimpinan KPK mendapat kesempatan sama mengikuti seleksi pengganti Antasari. “Menurut saya harus dibuka juga yang empat dipilih menjadi ketua,” tegasnya.

DPR bersepakat bahwa pimpinan KPK harus lengkap. Hal ini disebabkan KPK merupakan lembaga penting yang kerap mengambil keputusan penting. “Pimpinan kolektif harus lima orang, kita tidak ingin ada putusan yang cacat hukum, harus secara efektif lima orang,” tegas Lukman.

“Saya sih siapa saja, biarinlah yang muda-muda,” kata Erry saat berbincang dengan detikcom, Selasa (1/9/2009).

Menurut Erry, latar belakang calon juga tidak perlu dari unsur tertentu. Sebab dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, hal tersebut tidak diatur.

“Yang menjadi pengganti tidak perlu dari kejaksaan, bisa dari pensiunan pegawai, dan berasal dari masyarakat biasa atau akademisi,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, latar belakang pekerjaan calon juga tidak akan terlalu berpengaruh. Berdasarkan pengalamannya, jiwa kepemimpinan dan integritas yang tinggi jauh lebih penting.

“Yang penting kematangan dan kepemimpinan agar tidak mudah tergoda,” ungkapnya.

Ia berharap dalam pemilihan calon pimpinan baru dapat berjalan secara transparan dan efektif. Meski dipenuhi proses politik, hal tersebut harus tetap sesuai aturan.
(mad/mpr)

Jakarta

“Pak Jaksa Agung minta supaya ini kita mintakan rekomendasi dari Komisi Kejaksaan,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Taja saat dihubungi wartawan, Selasa (1/9/2009).

Menurut Hamzah, pihaknya belum mendapat jawaban dari Komisi Kejaksaan. Namun, permintaan tersebut sudah disampaikan sejak beberapa pekan lalu.

“Ada sanksinya, hanya belum bisa diumumkan, tunggu hasil rekomendasi dari Komisi Kejaksaan,” ujar Hamzah.

Hamzah sebelumnya menyebutkan ada jaksa yang bersalah atas penanganan kasus Prita yang didakwa mencemarkan nama baik RS Omni Internasional tersebut.

Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mengatakan jaksa yang menangani kasus Prita tidak profesional. Hal ini karena ada prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya pada saat pelengkapan berkas kasus tersebut.

Kasus Prita ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten. Prita kini masih melanjutkan persidangan kasus tersebut atas gugatan dari RS Omni Internasional, Tangerang, Banten.

Jakarta

“Akan kita serahkan hasil rekomendasi itu segera, yang pasti minggu ini juga, kira-kira dalam beberapa hari lagi,” kata komisioner Komisi Kejaksaan Amir Hasan Ketaren saat dihubungi detikcom melalui telepon, Selasa (1/9/2009).

Menurut Amir, pihaknya saat ini tengah melaksanakan rapat pleno guna membahas rekomendasi atas sanksi dari hasil pemeriksaan jaksa tersebut. Setelah diputuskan dalam rapat, barulah Komisi Kejaksaan akan memberikan hasil rumusannya kepada pihak Kejagung.

“Sudah dibahas secara mendalam, tapi besok masih akan ada rapat pleno lagi untuk merampungkan masalah ini,” ungkapnya.

Meski demikian, Amir masih enggan menyebutkan rekomendasi sanksi apa saja yang akan diberikan kepada jaksa tersebut. Hal ini menurtnya karena pihaknya masih menyiapkan rekomendasi tersebut untuk disampaikan ke Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Yang pasti akan kami berikan rekomendasinya dan akan segera disampaikan ke Jaksa Agung,” pungkasnya.