Lhokseumawe RRI, Unit tranfusi darah ( UTD ) Palang Merah Indonesia (PMI) cabang kabupaten Aceh Utara membantah, adanya praktek jual beli darah. Ketua Unit Transfusi Darah ( UTD ) Palang Merah Indonesia ( PMI ) Cabang kabupaten aceh utara Dokter Ridwan menegaskan, tidak ada praktek jual beli darah yang dilakukan oleh pihaknya dalam memenuhi kebutuhan darah untuk para pasien, baik secara individu maupun kelembagaan .

System jual beli darah menurutnya tidak dibenarkan bahkan haram hukumnya, baik hukum Negara maupun agama. Hal itu ditegaskannya menanggapi RRI ketika ditanya adanya pernyataan dari ketua PMI Pusat Muhammad yusuf kalla yang tidak membenarkan jual beli darah di organisasi PMI .

PMI selama ini terhadap kebutuhan darah, hanya memungut biaya sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan pihaknya untuk membeli kantong darah atau sebagai biaya pabrikasi pada bank darah, dimana kantong darah kosong yang dijual di apotik-apotik seharga 65 ribu rupiah, sementara yang dikatakan jual beli darah adalah misalnya si pendonor menghargakan darahnya dengan nilai tertentu kepada PMI. Sedangkan yang dilakukan PMI Aceh utara selama ini hanya meminta dana pengganti untuk pemeriksaan Virus HIV, HCV, HBSAG, dan SIVILIS kepada si calon pendonor di laboratorium memerlukan biaya . Pemeriksaan tersebut sifatnya wajib, sebab setiap darah yang akan ditransfusi kepada si penerima harus terbebas dari berbagai bakteri virus, terutama HIV hingga malaria, ujar dokter Ridwan seraya meluruskan.

Dalam melakukan biaya pengganti tersebut pihaknya memberlakukan tariff subsidi silang, untuk pasien salasenia dikutip biaya 150 ribu rupiah per kantong, Pasien jamkesmas hanya dikutip biaya sisa sebesar 78 ribu dari total 180 ribu rupiah.

Apabila masyarakat menolak system seperti ini atau menginginkan bebas biaya, maka disarankan Ridwan, untuk mencari pendonor darah sendiri untuk diambil darahnya di unit transfusi darah. (Fir/Deni)