Jakarta – DPR belum juga menyepakati mekanisme seleksi Ketua KPK pengganti Antasari. Antasari bisa digantikan orang baru atau teman-temannya sesama pimpinan KPK.

“Semua itu kami serahkan kepada presiden. Tentu ada prosedur mekanismenya mengambil dua nama lalu akan diproses dalam fit and proper test menjadi Ketua KPK. Bisa juga empat pimpinan KPK lainnya ikut diseleksi menjadi ketua KPK,” ujar Ketua DPR Agung Laksono dijumpai wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2009).

Posisi Ketua KPK, lanjut Agung, belum jelas sampai saat ini karena Antasari masih belum ditetapkan sebagai terdakwa. Hal ini disebabkan proses peradilan Antasari belum kunjung dimulai.

“Sesuai prosedur pada saat menjadi terdakwa dia diganti dan kami menunggu surat penggantian dari Bapak Presiden surat pemberhentian dan sekaligus penggantinya,” imbuh Agung.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saifuffin. Menurut Lukman hingga saat ini ada dua versi mengenai siapa yang akan diseleksi menjadi Ketua KPK.

“Ada dua penafsiran, yang dipilih bisa langsung ketua atau dipilih dari empat yang sudah ada,” ungkap Lukman.

Lukman berharap semua pimpinan KPK mendapat kesempatan sama mengikuti seleksi pengganti Antasari. “Menurut saya harus dibuka juga yang empat dipilih menjadi ketua,” tegasnya.

DPR bersepakat bahwa pimpinan KPK harus lengkap. Hal ini disebabkan KPK merupakan lembaga penting yang kerap mengambil keputusan penting. “Pimpinan kolektif harus lima orang, kita tidak ingin ada putusan yang cacat hukum, harus secara efektif lima orang,” tegas Lukman.